JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menekankan bahwa keamanan siber bukan sekadar isu teknis.
Ia menambahkan, keamanan siber merupakan fondasi penting untuk melindungi data pribadi sekaligus menjaga keberlangsungan layanan publik yang digunakan masyarakat setiap hari.
Pernyataan ini disampaikan Nezar saat menghadiri Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Executive Town Hall di Depok, Jawa Barat.
“Keamanan siber hari ini tidak bisa lagi dipahami sebagai isu teknis atau sekadar penanganan insiden peretasan,” ujar Nezar.
Ia menegaskan bahwa ruang siber kini menjadi arena strategis yang berdampak langsung pada kehidupan publik, mulai dari layanan administrasi, kesehatan, bantuan sosial, hingga proses demokrasi.
Dalam konteks ini, kementerian PANRB juga turut mengawal standar keamanan layanan publik berbasis digital. Integrasi pengamanan siber ke dalam tata kelola pemerintahan dinilai penting agar seluruh layanan publik tetap berfungsi meskipun terjadi ancaman siber.
Ancaman Siber dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik
Nezar mengingatkan bahwa ancaman utama bukanlah serangan siber besar yang spektakuler, melainkan penggerusan kedaulatan data yang berlangsung perlahan dari dalam sistem. Ketergantungan pada infrastruktur digital asing, kebocoran data strategis, dan manipulasi informasi berpotensi menghentikan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Infrastruktur digital harus diposisikan sebagai aset keamanan. Kabel laut, pusat data, cloud, sistem identitas, dan kecerdasan buatan adalah bagian dari medan strategis,” tuturnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa keamanan siber tidak bisa dipisahkan dari strategi nasional dalam tata kelola pemerintahan, termasuk implementasi layanan publik yang diawasi oleh PANRB.
Menurut laporan Global Cyber Security Outlook 2026, sepanjang 2025 serangan ransomware bermotif geopolitik meningkat 34 persen, menyasar infrastruktur digital dan sektor publik kritis. Hal ini menunjukkan urgensi perlindungan data bagi kepentingan warga dan pemerintahan.
Peran BSSN dalam Menjamin Ruang Digital Indonesia
Dalam menghadapi ancaman tersebut, BSSN diperkuat untuk mengawal kesadaran situasional siber nasional. Nezar menyebutkan bahwa langkah ini mencakup perlindungan data warga, menjaga layanan publik tetap berjalan, serta mengamankan proses demokrasi.
“Di era geopolitik siber, negara tidak kalah karena diserang, tetapi karena ruang digitalnya dibiarkan dibentuk oleh pihak lain. Tugas kita memastikan ruang digital Indonesia tetap berada dalam kendali Indonesia,” tegas Nezar.
Selain BSSN, kementerian PANRB juga memegang peran strategis dalam memastikan bahwa tata kelola pemerintahan digital tetap adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan layanan publik secara berkelanjutan, meskipun terjadi gangguan siber.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Proteksi Data Nasional
Keamanan siber tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu lembaga. Nezar menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan data dan keberlangsungan layanan publik.
Pemerintah, melalui PANRB, memfasilitasi sinergi antarinstansi agar seluruh sistem pemerintahan berjalan optimal. Hal ini meliputi proteksi arsip digital, pemantauan sistem layanan publik, hingga fleksibilitas kerja aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terjadi kekosongan layanan saat bencana atau serangan siber.
Selain itu, transformasi digital dijadikan tulang punggung layanan publik masa darurat. Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan hak-hak ASN tetap terpenuhi, produktivitas tetap terjaga, dan masyarakat tetap menerima layanan publik yang andal.
Strategi Nasional Menghadapi Era Siber Geopolitik
Nezar menekankan bahwa strategi keamanan siber harus memadukan pendekatan “people first” dengan kepatuhan hukum dan akuntabilitas. Artinya, perlindungan data tidak hanya soal teknologi, tetapi juga memastikan layanan publik yang cepat dan responsif bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah menekankan kesiapan menghadapi tantangan siber yang semakin kompleks, termasuk ancaman terhadap sektor kritis, manipulasi informasi, dan kebocoran data strategis. PANRB, melalui penguatan tata kelola pemerintahan digital, berperan dalam memastikan layanan publik tetap adaptif dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, Nezar menegaskan bahwa keamanan siber bukan hanya soal pertahanan teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan melindungi kepentingan nasional di era digital global.
